Di tengah riuh rendahnya aksi unjuk rasa mahasiswa besar-besaran di depan kompleks Parlemen, Jakarta, pekan lalu, terjadi sebuah fenomena yang memicu perdebatan sengit di ruang digital: padamnya fitur siaran langsung (Live) di platform TikTok. Ribuan pengguna, mulai dari jurnalis warga, aktivis, hingga kreator konten yang berada di lokasi, melaporkan bahwa mereka tidak dapat memulai atau melanjutkan siaran mereka, seolah ada “saklar” yang sengaja dimatikan.

Insiden ini sontak menjadi trending topic di platform X (sebelumnya Twitter) dengan tagar seperti #TikTokMati dan #AksiDibungkam. Kejadian ini menimbulkan satu pertanyaan fundamental yang menggema di seluruh negeri: apakah ini merupakan langkah yang diperlukan untuk menjaga keamanan, atau sebuah bentuk baru pembungkaman aspirasi di era digital?

Kronologi “Blackout” di Tengah Aksi

Menurut laporan dari berbagai pengguna, gangguan pada fitur Live TikTok mulai terasa sekitar pukul 14.00 WIB, tepat ketika massa aksi mencapai jumlah puncaknya. Pengguna yang mencoba memulai siaran langsung mendapatkan notifikasi “kegagalan jaringan” atau “fitur tidak tersedia”, meskipun koneksi internet mereka untuk aplikasi lain berjalan normal.

“Awalnya saya pikir ini masalah sinyal biasa,” ujar Rian, seorang mahasiswa yang aktif mendokumentasikan aksi melalui akun TikTok-nya. “Tapi anehnya, saya masih bisa upload video pendek atau browsing. Hanya fitur Live yang mati total. Teman-teman di sekitar saya juga mengalami hal yang sama.”

Pemadaman ini tidak merata di seluruh Indonesia, melainkan terpusat di sekitar titik-titik aksi utama di Jakarta, menandakan adanya kemungkinan pembatasan yang dilokalisir (geo-restriction).

Suara Berbagai Pihak

Insiden ini dengan cepat mengundang respons dari berbagai pihak, masing-masing dengan sudut pandang yang berseberangan.

Pemerintah dan Kominfo

Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemenkomdigi), dalam siaran pers resminya dua hari setelah kejadian, menyatakan bahwa pemerintah telah meminta platform media sosial untuk proaktif dalam memfilter konten selama aksi berlangsung.

“Langkah ini diambil sebagai upaya preventif untuk mencegah penyebaran hoaks, disinformasi, dan konten provokatif yang dapat memicu eskalasi kekerasan dan membahayakan keamanan nasional,” ujar juru bicara Kemenkomdigi. Meskipun tidak secara eksplisit mengakui perintah pemadaman fitur Live, pernyataan tersebut mengindikasikan adanya intervensi yang bertujuan untuk mengendalikan arus informasi.

Pihak TikTok Indonesia

TikTok Indonesia memberikan tanggapan yang diplomatis. Dalam sebuah pernyataan tertulis, mereka menekankan komitmennya untuk mematuhi peraturan yang berlaku di Indonesia.

“Prioritas utama kami adalah menjaga keamanan komunitas kami. Kami berkomitmen untuk mematuhi peraturan lokal yang sah sambil terus berupaya menjaga platform kami sebagai ruang untuk ekspresi diri yang kreatif dan otentik,” tulis manajemen TikTok. Pernyataan ini menempatkan TikTok dalam posisi yang sulit, terhimpit antara regulasi pemerintah dan harapan penggunanya akan kebebasan berekspresi.

Aktivis dan Pengguna

Di sisi lain, kalangan aktivis hak digital dan kebebasan sipil mengecam keras insiden ini. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers menyebut tindakan tersebut sebagai “pembungkaman gaya baru”.

“Fitur Live adalah alat krusial bagi jurnalisme warga. Ini adalah mata publik yang tidak terfilter untuk memantau jalannya aksi dan mendokumentasikan potensi tindakan represif dari aparat,” kata Direktur LBH Pers. “Mematikannya sama saja dengan menutup kanal transparansi dan akuntabilitas.”

Dampak yang Dirasakan: Tak Hanya Soal Aspirasi

Pemadaman fitur Live TikTok tidak hanya berdampak pada penyebaran informasi seputar demonstrasi. Ada sisi lain yang turut menjadi korban: ekonomi kreator.

Banyak pedagang online dan kreator afiliasi yang menggantungkan pendapatannya pada sesi live shopping di TikTok. Waktu sore hari, saat demo berlangsung, adalah jam-jam puncak (prime time) untuk berjualan.

“Omzet saya anjlok hari itu. Saya sudah siapkan stok barang untuk sesi live, tapi tiba-tiba tidak bisa siaran. Bukan hanya rugi materi, tapi juga kepercayaan dari pelanggan yang sudah menunggu,” keluh seorang kreator yang fokus pada penjualan produk fesyen. Ini menunjukkan bahwa pembatasan fitur dapat memiliki efek domino yang meluas ke sektor ekonomi mikro.

Preseden di Masa Depan dan Hak Digital

Kejadian ini menciptakan sebuah preseden yang mengkhawatirkan. Jika pemerintah atau platform dapat secara sepihak mematikan fitur vital saat terjadi peristiwa sosial-politik yang masif, di mana batasannya? Apa yang akan terjadi pada aksi-aksi yang lebih kecil di masa depan?

Insiden “TikTok Mati” ini telah menjadi simpul perdebatan krusial tentang masa depan kebebasan berekspresi, peran platform digital dalam diskursus publik, dan sejauh mana negara dapat melakukan intervensi atas nama keamanan. Dialog yang transparan antara pemerintah, perusahaan teknologi, dan masyarakat sipil menjadi sangat mendesak untuk merumuskan tata kelola internet yang adil dan tidak merugikan hak-hak fundamental warga negara.